JAKARTA, KEMENKO PEREKONOMIAN (cvtogel login) — Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus menggenjot penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Logistik Nasional. Regulasi strategis ini bertujuan utama untuk mereformasi total sistem logistik Tanah Air agar lebih efisien, berdaya saing, dan mampu menekan biaya logistik nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sesuai target RPJMN.
Regulasi ini menjadi komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah kronis di sektor logistik dan akan menjadi kerangka utama kebijakan lintas kementerian.
Target Utama dan Sasaran Kebijakan
Perpres Penguatan Logistik Nasional diarahkan untuk mencapai sasaran strategis yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029:
- Penurunan Biaya Logistik: Tujuan utama adalah penurunan persentase biaya logistik nasional terhadap PDB. Target yang ambisius adalah mencapai 12,5% pada tahun 2029 (turun signifikan dari angka saat ini yang masih berkisar di atas 14%).
- Peningkatan Kinerja Global: Meningkatkan peringkat kinerja logistik Indonesia dalam indikator kinerja logistik global (Logistic Performance Index/LPI).
- Wajib Zero ODOL: Perpres ini akan mengatur dan memuluskan implementasi kebijakan Zero Over Dimension Overloading (ODOL), yang ditargetkan mulai berlaku secara penuh pada Januari 2027 di Pulau Jawa dan berlanjut ke wilayah lain.
Tiga Pilar Strategis Perpres Logistik
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa Rancangan Perpres ini mencakup tiga strategi besar yang terintegrasi:
- Penguatan Infrastruktur Konektivitas: Fokus pada pembangunan infrastruktur penghubung, layanan backbone, dan sarana penunjang logistik (darat, laut, dan udara) yang terintegrasi.
- Digitalisasi dan Integrasi Layanan: Percepatan adopsi teknologi digital pada layanan penyedia jasa logistik serta penguatan integrasi pada sistem dan proses bisnis logistik nasional (misalnya melalui optimalisasi Indonesia National Single Window/INSW).
- Peningkatan Kapasitas SDM: Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik lokal agar mampu bersaing di pasar global.
Peran Sentral Regulasi Zero ODOL
Kebijakan Zero ODOL (kendaraan yang melebihi dimensi dan muatan) menjadi bagian integral dalam Perpres ini karena masalah ODOL menyebabkan kerugian ekonomi dan keselamatan yang besar:
- Kerusakan Infrastruktur: Kerusakan jalan akibat kendaraan ODOL diperkirakan menelan biaya perbaikan hingga Rp43,47 triliun per tahun.
- Keselamatan: Kendaraan ODOL menjadi salah satu pemicu utama kecelakaan lalu lintas fatal.
- Dampak Ekonomi: Badan Pusat Statistik (BPS) tengah mengkaji dampak implementasi Zero ODOL terhadap inflasi dan biaya logistik, memastikan transisi berjalan adil bagi semua pihak, termasuk pengemudi dan pelaku usaha logistik.
Pemerintah menargetkan penyelesaian dan penetapan Perpres ini dalam waktu dekat sebagai langkah tegas menuju perbaikan efisiensi rantai pasok nasional.
